Palembang, Elvanonews -7 November 2024 – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang terus berinovasi dalam upayanya untuk meminimalisir penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Salah satu langkah terbaru yang diambil adalah pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada kepala sekolah dan pengawas di lingkungan Disdik Kota Palembang.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan dana BOS yang lebih baik serta mengurangi potensi penyimpangan dalam penggunaannya. Ini merupakan langkah inovatif yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
“Tujuan utama dari pemberian TPP ini adalah untuk memastikan bahwa kepala sekolah dapat mengelola dana BOS dengan lebih transparan dan bertanggung jawab, tanpa adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam penggunaannya,” ungkap Amri saat ditemui oleh awak media di ruang kerjanya pada Rabu (7/11/2024) sore.
Lebih lanjut, Amri menjelaskan bahwa TPP ini akan diberikan mulai Januari 2025 dan akan dianggarkan melalui APBD Kota Palembang. Dana tambahan tersebut sudah masuk dalam usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
“TPP ini akan tercantum dalam Pagu APBD Dinas Pendidikan Kota Palembang mulai Januari 2025. Setiap pegawai yang memenuhi syarat, baik kepala sekolah maupun pengawas, akan menerima TPP sebesar Rp 5 juta per bulan,” tambah Amri.
Untuk tahun 2025, TPP ini akan diberikan kepada total 322 orang, yang terdiri dari 317 kepala sekolah, yang meliputi 7 kepala sekolah TK, 249 kepala sekolah SD, dan 61 kepala sekolah SMP. Selain itu, 15 orang pengawas juga akan menerima TPP tersebut.
Dengan kebijakan ini, Dinas Pendidikan Kota Palembang berharap dapat mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengelola pendidikan di tingkat sekolah.
Pemberian TPP diharapkan dapat menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi potensi penyimpangan dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan siswa.
