Lampung, Elvanonews.com – Sandi Fernanda dari Generasi Milenial Peduli Akses Lampung (GEMPAL) menyayangkan pemberitaan hoaks yang menyerang pribadi Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Lampung, Dra. Bayana, M.Si., CGCAE. Beliau mengecam tindakan tersebut karena dapat menimbulkan fitnah dan merusak reputasi seseorang.
Sandi meminta Pemerintah Provinsi Lampung menanggapi secara transparan isu yang menyeret nama Inspektur, terkait dugaan intervensi dalam penempatan pejabat di sejumlah OPD.
Menurut Sandi, berkembangnya pemberitaan di masyarakat menunjukkan adanya kegelisahan internal birokrasi yang tidak boleh diabaikan. Ia menilai, respons yang terlalu cepat menuding kritik sebagai hoaks justru dapat memperkeruh suasana dan menimbulkan kesan bahwa pemerintah menutup ruang klarifikasi.
Sandi menyatakan bahwa isu dugaan “cawe-cawe” dalam rotasi pejabat perlu dijawab dengan data dan penjelasan resmi, bukan sekadar bantahan
“Ketika muncul dugaan adanya ketegangan di internal OPD, itu adalah sinyal bahwa ada hal yang harus dipastikan kebenarannya. Transparansi adalah kuncinya,” ujarnya. Kamis, (20/11/25).
Ia menegaskan, penempatan pejabat memang merupakan kewenangan pemerintah, namun prosesnya harus memastikan asas objektivitas agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan. Sandi mengingatkan bahwa ruang komunikasi seorang inspektur memang luas, tetapi hal tersebut tidak boleh menimbulkan interpretasi negatif di lingkungan kerja.
“Jika benar ada pegawai yang merasa tertekan atau tidak nyaman, maka itu harus diperdengarkan secara terbuka melalui mekanisme internal. Kita tidak boleh menutup mata hanya karena persoalan ini menyangkut pejabat publik,” katanya.
Sandi juga mengingatkan agar setiap pihak menahan diri dari upaya saling menyalahkan. Ia menilai bahwa keterbukaan justru akan memperkuat kepercayaan publik, bukan melemahkannya.
“Bukan soal siapa yang salah atau benar. Yang penting adalah memastikan bahwa birokrasi berjalan sehat dan bebas dari konflik kepentingan,” tutupnya. Red
